GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Halaman Utama Sejarah Singkat Profil GMNI Artikel Buku Tamu About Kegiatan Kontak Kami What's New Galeri

Selamat Datang di Situs Resmi GMNI Komisariat FISIP Undip

Berita Aktual

Kliping berita oleh GMNI Cyberteam

Presiden Lemah karena Kebanyakan Partai Politik
Kompas, 28 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, menilai pemerintah yang terbentuk pada era reformasi, dimulai dari Presiden BJ Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lemah. Lemahnya pemerintah itu disebabkan banyaknya partai politik yang dibentuk tanpa tanggung jawab jelas.
"Situasi seperti ini harus dialami oleh pemerintah yang dipimpin siapa pun, apakah Habibie, Gus Dur, Megawati, atau saat ini (Yudhoyono). Pergantian pemerintahan tidak menghasilkan pemerintah yang kuat," ujar Kalla saat menjamu makan siang 156 peserta Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/6).

Diindikasikan Ada Pulau Dijual
Kompas, 28 Juni 2007
Jakarta, Antara - Departemen Kelautan dan Perikanan menemukan indikasi terjadinya praktik jual beli Pulau Bawah di perairan selatan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, kepada pihak asing asal Malaysia dan Australia senilai Rp 1 miliar.
Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Ardius Zainuddin di Jakarta, Rabu (27/6), mengatakan hal itu berdasarkan hasil operasi pengawasan dan pengendalian P2SDKP pada 25 Mei-1 Juni 2007 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia juga mendapatkan laporan dari warga serta bukti berkas akta tanah dari notaris Tanjung Pinang Kepri, yang sudah dilegalisasi kepemilikannya oleh aparat Desa Kiabu dan Kecamatan Siantan.

 

Beras Impor Harus Segera Disalurkan
Kompas, 28 Juni 2007
Slawi, Kompas - Beras impor yang saat ini ada di Jawa Tengah harus segera disalurkan ke wilayah yang menjadi sasaran distribusi beras impor. Dalam proses penyaluran pun jangan sampai terjadi kebocoran. Apabila terjadi kebocoran, harga beras akan jatuh dan merugikan petani.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jateng Johan Firdaus saat meninjau gudang Bulog Larangan di Kabupaten Tegal, Rabu (27/6). Menurut Johan, sejak bulan Mei lalu, sekitar 32.000 ton beras impor sudah masuk ke Jateng melalui Cilacap.
Beras itu dialokasikan untuk wilayah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seharusnya beras impor yang ada di Cilacap tersebut sudah disalurkan ke dua wilayah tersebut.
Namun hingga saat ini, beras impor yang ada di Cilacap masih tersimpan di gudang Bulog. Hal itu menimbulkan keresahan bagi petani di sana. Mereka khawatir terjadi kebocoran sehingga beras impor masuk ke pasar.

 

Pemanasan Global Berdampak di Semarang
Kompas, 28 Juni 2007
Semarang, Kompas - Warga di Kota Semarang diharapkan meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan, termasuk memperbanyak menanam pohon dan membuat sumur resapan untuk mengurangi efek perubahan cuaca akibat pemanasan global. Tanpa kepedulian terhadap lingkungan itu, dikhawatirkan wilayah di Kota Semarang di dataran rendah semakin panas, dan banjir akibat rob semakin meluas.
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng Arief Zayyn mengemukakan hal itu pada diskusi "Mewaspadai Global Warming" yang diselenggarakan Radio Smart FM di Semarang, Rabu (27/6).
Pemanasan global ini memang ancaman dunia. Secara mikro, dampaknya juga berimbas kondisi lingkungan di Kota Semarang. Efek rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu berdampak luas. "Kenaikan suhu satu persen saja, diperkirakan bisa menaikkan lebih kurang ketinggian rob sampai satu meter," ujar Arief Zayyn

 

Rakyat Semakin Bingung
Bagi PDI-P, Koalisi dengan Golkar Itu Banyak Ruginya
Kompas, 28 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Gerakan koalisi yang digulirkan sejumlah partai politik hanya semakin membingungkan rakyat. Apalagi beragam koalisi yang digagas sejumlah fungsionaris partai itu hingga sekarang juga belum jelas arahnya.
Penilaian itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hermawi Taslim, Rabu (27/6) di Jakarta. Karena itu, PKB belum membuat keputusan apa pun terkait koalisi dengan partai lain.
"Koalisi yang digulirkan tokoh partai itu hanya semakin membingungkan rakyat," katanya. PKB menanti saja perkembangan koalisi antarparpol yang diklaim sudah terbentuk. Bagi PKB, tidak mudah memutuskan berkoalisi sebelum ada kesepakatan tentang tujuan dan target koalisi.
Tentang kehadiran kader PKB pada pertemuan partai yang ingin membangun koalisi, papar Hermawi, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang wajar. "Itu silaturahmi biasa saja. PKB tidak ingin membuat rakyat semakin bingung," ujarnya.

 

Perubahan Iklim Bisa Picu Teror dan Konflik
Puluhan Juta Orang Terancam Mengungsi akibat Lahan Rusak
Kompas, 28 Juni 2007
London, Selasa - Perubahan iklim yang terjadi di dunia akan menciptakan persaingan yang ketat dalam memperebutkan sumber kekayaan alam yang terbatas. Jika ini terjadi, akan banyak negara yang jatuh miskin karena terkuras kekayaan alamnya. Bukan hanya itu, perubahan iklim juga dapat memicu konflik dan teror.
Saat berdiskusi di lembaga kajian Chatham House, London, Selasa (26/6), pimpinan militer Inggris Marsekal Udara Sir Jock Stirrup mengingatkan meningkatnya suhu, meluasnya bencana banjir, dan kerusakan lahan yang makin luas diperkirakan akan tetap menerjang wilayah-wilayah yang paling tidak stabil di dunia. Kondisi yang tidak stabil itu diyakini akan memperparah perebutan sumber alam. Seperti yang terjadi di wilayah Darfur, Sudan, yang saat ini bergulat dengan konflik.
"Persoalan seperti di Darfur itu bisa juga terjadi di daerah-daerah yang tidak stabil, rapuh, dan memiliki pemerintahan yang lemah. Analoginya itu seperti menyiram bensin ke api yang sedang membara," kata Stirrup.
Kepadatan penduduk yang terlalu berlebihan, kekacauan tatanan sosial, dan meningkatnya kekerasan, kata Stirrup, adalah contoh yang jelas dan sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi terjadinya perubahan iklim. Tak hanya itu, Al Qaeda juga pernah menggunakan isu lingkungan untuk membenarkan segala aksi terorisme yang mereka lakukan. Ini pernah dengan jelas diungkapkan pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden pada tahun 2002. Osama bin Laden menyerang AS karena AS dianggap telah "merusak alam dengan limbah industri dan gas". Al Qaeda juga mengecam posisi AS yang tetap tidak bersedia menandatangani Protokol Kyoto.


Kliping berita ini dirangkum oleh GMNI FISIP Undip Cyberteam 2007.
Webmaster : gmni.jaya@yahoo.com
http://www.gmni-fisip-undip.tk/

Subscribe to gmni_fisip

Powered by us.groups.yahoo.com

GO Network is a new brand that brings together the very best of the Internet in one, easy-to-use place.
Have Fun!